Detiknews - Mantan suami Vica Natalia, Hisar Siringoringo keberatan atas semua pernyataan mantan istrinya yang mengaku tak pernah berzina. Duda tiga anak ini menceritakan jika saat Vica digerebek, ada Galih Dewangga Sajangbatti di rumah itu.

Penggerebekan itu dilakukan di sebuah perumahan di Jombang, Jawa Timur saat Vica masih menyandang hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang pada April 2013.

"Saat kita gerebek, mereka berdua di dalam ruangan yang gelap dan ber-AC. Masak menyelesaikan permasalahan jual beli mobil sampai pukul 00.00 WIB," kata Hinsar kepada detikcom, Selasa (12/11/2013).

Tertangkapnya Galih, lanjut Hisar, berawal dari istri Galih yang memasang GPS di mobil Galih dan memberikan informasi ke ayah Hisar.

"Tolong dong menantunya diperhatikan. Masa jam segini dibiarkan berdua dengan suami saya," kata Hisar menirukan ucapan istri Galih.

Saat itu juga pihak keluarga Hisar langsung meluncur ke Jombang dari Surabaya.

"Saat itu, saya memang tidak ikut dalam penggerebekan. Tapi ayah dan adik saya ikut serta om saya. Mereka sempat berputar dua kali untuk memastikan kalau Galih berada di rumah kontrakan istri saya, ternyata benar. Dan posisi mobil Galih ada di carport, sedangkan mobil Vica di luar rumah," imbuhnya.
 Kemudian, rombongan keluarga Hisar bersama satpam perumahan dan Ketua RT setempat bersama sama melakukan penggerebekan.

"Galih juga mengakui dalam surat pernyataan yang ditulis di depan Pak RT dan satpam perumahan kalau dia ke rumah Vica hingga pukul 00.00 WIB. Tidak hanya sekali tapi sudah 4 kali. Ini kan sudah bukti," ungkap dia.

Tak hanya itu, kami juga mempunyai bukti jika Vica dengan Galih Dewangga Sajangbatti itu mempunyai hubungan dengan adanya surat cinta Vica untuk Galih serta pengakuan istri Galih.

"Surat itu ditemukan istrinya Galih yang di dalam dompetnya yang isinya sangat tidak wajar bagi seorang istri yang masih bersuami. Setelah kita telusuri ternyata malam saat kita gerebek, keduanya (Vica-Galih) hendak merayakan ulang tahun Galih yang jatuh pada 19 April 2013," pungkas Hisar.

Sebelumnya, Vica membantah seluruh tudingan keluarga Hinsar. Malam itu Vica menantang untuk divisum tetapi tidak dilakukan. Vica juga sudah meminta Galih dihadirkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tetapi Galih tidak hadir.

Detiknews - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang Vica Natalia diberhentikan atas tuduhan perselingkuhan. Untuk membuktikan kebenaran adanya perselingkuhan, Komnas Perempuan mendukung Vica menempuh jalur hukum agar kebenaran bisa terungkap.

"Sebaiknya begitu, melanjutkan proses di kepolisian. Di pengadilan akan didapat kebenaran materil," kata komisioner Komnas Perempuan Arimbi, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/11/2013).

Vica sendiri telah melaporkan pihak-pihak yang mencemarkan nama baik dan memfitnahnya ke Mabes Polri. Proses masih terus berjalan di tingkat penyidikan.

Menurut Arimbi, pihaknya tetap menghormati keputusan pengadilan etik terkait pemecatan Vica. Namun, dirasa keputusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) tersebut diambil dalam keadaan terburu-buru.

"Putusan bahwa Vica terbukti berselingkuh kesannya terburu-buru," ujarnya.

Arimbi melanjutkan, vonis MKH itu telah membuat publik menilai Vica sebagai hakim yang berselingkuh. Padahal, Vica belum tentu benar-benar melakukan perselingkuh.

"Masyarakat tidak boleh melakukan penghakiman dengan menyebut hakim cantik selingkuh. Kontrol media juga diperlukan dalam hal ini," jelas Arimbi.

Detiknews - Kejanggalan keputusan Mahkamah Agung (MA)-Komisi Yudisial (KY) tidak hanya terjadi saat memberhentikan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Vica Natalia. Sebab, MA-KY juga memberikan hak pensiun kepada hakim yang memakai narkoba, Raja Lumban Tobing.

Berdasarkan pasal 9 UU No 11/1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, hak pensiun diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan telah mencapai minimal usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun.

Raja sendiri merupakan hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Sumatera Utara (Sumut) yang berusia 37 tahun dengan masa kerja 10 tahun.

"Saya di Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sudah menanyakan hal itu di sidang tapi katanya terhadap hal itu urusan tata usaha negara dan bisa ditunggu sampai katanya setelah masa kerja 20 tahun dan umur 50 tahun," kata pendamping Raja dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Dr Lilik Mulyadi.

Lewat forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Raja diberhentikan karena menjadi pemakai narkoba dan mendatangi pihak berperkara sehingga melanggar kode etik. Uang pensiun ini juga diberikan kepada Vica yang baru berusia 41 tahun dengan masa kerja 8 tahun.

"Saya bilang (ke MKH), nggak mungkin bisa 20 tahun, kan harus dinas. Sedang yang bersangkutan diberhentikan sehingga nggak mungkin bisa 20 tahun. Praktiknya kenyataannya ada seperti itu, nggak bisa dibayar oleh negara," ujar Lilik yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu.

Detiknews - Hakim Pengadilan Negeri (PN) Binjai, Sumatera Utara (Sumut) Raja Lumban Tobing diberhentikan karena terbukti menggunakan narkoba. Adapun hakim PN Jombang Vica Natalia diberhentikan karena terlibat perselingkuhan.

Keduanya diberhentikan oleh forum Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bentukan Komisi Yudisial (KY)-Mahkamah Agung (MA) dengan tetap mendapat hak pensiun. Padahal sesuai UU 11 Tahun 1969, hak pensiun hanya diberikan yang telah bekerja minimal 20 tahun dengan usia minimal 50 tahun.

MKH berpendapat ada ketentuan khusus mengapa tetap memberikan hak pensiun meski belum memenuhi syarat UU. "Berlaku lex spesialis derogat legi generali, ketentuan khusus dimenangkan dari ketentuan umum," kata komisioner KY Imam Anshori Saleh, saat dihubungi detikcom, Selasa (12/11/2013).

Raja saat diberhentikan berusia 37 tahun dengan masa kerja 10 tahun. Adapun Vica berusia 41 tahun dengan masa kerja 8 tahun.

"Dalam keadaan normal memang seperti itu (setelah bekerja 20 tahun), tapi kalau sanksi kita banyak pertimbangan. Kalau Vica karena dia punya anak kecil. Batas 20 tahun itu kan untuk menghindari ada yang pensiun padahal baru bekerja 3 tahun," jelas mantan politikus PKB tersebut.

Menurut Imam tak ada peraturan UU yang dilanggar terkait hal ini. Apa yang dikeluarkan MKH adalah bersifat ketentuan khusus.

"Adil tidaknya jangan diliat dari kapan dia menerima dana pensiun, dalam konteks sanksi kita telah mempertimbangkan banyak hal," ujar mantan anggota DPR itu.


Atas hal tersebut, pendamping Vica dan Raja dari Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) Dr Lilik Mulyadi sudah mengingatkan bahwa keputusan MKH tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga yang mengurusi pensiunan pegawai. Namun MKH bergeming.

"Praktiknya kenyataannya ada seperti itu, nggak bisa dibayar oleh negara," ujar Lilik yang juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu.